Israel Hanya Beri Sedikit Air Buat Orang Palestina

By Republika Newsroom

JERUSALEM--Amnesty International, Selasa (27/10), menuduh Israel tak memberi orang Palestina akses yang memadai untuk memperoleh air sementara mengizinkan pemukim Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat pasokan air dalam jumlah hampir tanpa batas. Israel, kata kelompok hak asasi manusia tersebut, membatasi ketersediaan air di wilayah Palestina dengan mempertahankan pemantauan total atas sumber air bersama dan melanjutkan kebijakan diskriminasi. "Israel memberi akses kepada orang Palestina hanya sekelumit dari sumber air bersama, yang kebanyakan berada di wilayah pendudukan Tepi Barat, sedangkan pemukim tidak saha Yahudi di sana menerima pasokan yang jelas tak terbatas," kata peneliti Amnesty Donatella Rovera dalam satu laporan.

Israel mengonsumsi air empat kali lebih banyak dibandingkan dengan orang Palestina, yang memanfaatkan rata-rata 70 liter per hari per orang, kata laporan itu --yang berjudul "Troubled water - Palestinians denied fair access to water". Amnesty menyatakan ketidak-samaan bahkan lebih mencolok di sebagian daerah Tepi Barat, tempat permukiman menggunakan air sampai 20 kali lebih banyak per kapita dibandingkan masyarakat Palestina di wilayah tetangganya yang harus bertahan hidup dengan kurang dari 20 liter air per orang per hari. "Kolam renang, lapangan yang diairi dengan baik dan pertanian dengan irigasi besdar di permukiman Israel di OPT (wilayah pendudukan Palestina) sangat bertolak-belakang dengan desa Palestina di dekatnya yang warganya bahkan harus berjuang untuk memenuhi kebutuhah air buat rumah tangga mereka."

Kementeria Luar Negeri Israel menanggapi laporan serupa oleh Bank Dunia pada April dengan mengatakan Israel "berbagi sumber air dengan rakyat Palestina dengan cara yang adil". Kementerian tersebut menyatakan rakyat Palestina "memiliki akses dua kali lebih banyak, yaitu 23,6 juta meter kubik yang mereka peroleh setiap tahun berdasarkan kesepakatan dengan Israel.

Laporan Amnesty itu menyatakan rakyat Palestina tak diperkenankan menggali sumur baru atau memperbaiki sumur lama tanpa izin dari penguasa Israel, yang seringkali tak mungkin mereka peroleh. Selain itu, banyak jalan di Tepi Barat ditutup atau dibatasi bagi lalulintas Palestina yang memaksa mobil tangki air melakukan perjalan memutar yang jauh untuk memasok masyarakat yang tak terhubung dengan jaringan air. Menurut laporan tersebut, antara 180.000 dan 200.000 orang Palestina di permukiman di Tepi Barat tak memiliki akses ke saluran air, sementara keran di banyak daerah lain seringkali kering.

Di Jalur Gaza, agresi 22 hari militer Israel yang dilancarkan pada 27 Desember merusak tempat penampungan air, sumur, jaringan limbah dan tempat pemimpaan air. Yang menambah parah keadaan, Israel dan Mesir telah menutup wilayah miskin itu bagi semuanya kecuali barang kebutuhan pokok sejak Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) merebut kekuasaan atas wilayah tersebut pada Juni 2007, sehingga menghambat dipertahankannya prasarana dasar.

Konflik di Palestina Sengaja Diciptakan oleh Barat

By Republika Newsroom


JAKARTA--Konflik palestina dengan Israel, merupakan sesuatu yang memang disengaja oleh dunia barat. Ini ditegaskan Komarudin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah dalam diskusi buku karya Trias Kuncahyono bertajuk 'Jalur Gaza, Tanah Terjanji, Intifada dan Pembersihan Etnis' di Jakarta, Rabu malam (28/10).

''Jadi memang ini dinamakan dengan teori konspirasi, yang banyak mengemuka belakangan ini mengapa Israel selalu menyerbu dan menyerang Palestina. Dunia Barat takut sekali kalau Timur Tengah berkembang dan kemudian pro pada dunia Timur. Karena antara lain Timur Tengah kaya akan minyak. Kalau mereka berkembang dan pro Barat, itu tidak masalah,'' kata Komarudin.

Inilah salah satu alasan kuat, sehingga menurut Komarudin, selalu diciptakan kegaduhan serta konflik di Palestina. ''Konflik di Palestina memang sulit untuk diselesaikan, karena begitu rumit dan kompleks. Pasalnya ini menyangkut kepentingan sejumlah negara dan merupakan konspirasi besar,'' kata Komarudin.

Di satu sisi menurut Komarudin, negara-negara Timur Tengah sendiri, khususnya yang berdekatan dengan Palestina, tidak solid. ''Arab sendiri misalnya, susah dijawab apakah Arab lebih dekat ke Palestina atau ke Amerika. Demikian juga Mesir. Ibarat gunung pasir, kadang muncul dan mudah hilang. Artinya kadang di saat tertentu, satu negara berpihak pada negara lain. Namun pada situasi lain, keberpihakan itu bkisa ditarik dan berbalik,'' kata Komarudin.

Sementara rakyat Palestina menurut Komafrudin, memiliki tiga alasan kuat mengapa mereka juga terus melakukan perlawanan. ''Mereka memiliki militansi tinggi karena tanah air dan tanah kelahirannya diusik. Kedua, orang rela berpefrang karena harta rampasan. ketiga, Unsur keyakinan agama yang membuat mereka menjadi semakin militan. Ini ditakuti oleh Barat dan Israel,'' papar Komarudin.

Pada kesempatan yang sama, pengajar di FISIP UI, Kusnanto Anggoro mengungkapkan hal senada. ''Konflik di Palestina dan Gaza sulit betul untuk diselesaikan. Karena tidak memiliki batasan-batasan yang jelas,'' papar Kusnanto. Dikatakannya, negara-negara di sekitar Palestina, secara tidak langsung sebenarnya menghendaki konflik di Palestina terus berlangsung. osa/taq

PBB Seru Israel Hentikan Penghancuran Rumah Orang Palestina

By Republika Newsroom

NEW YORK--PBB, Selasa, menyeru Israel agar segera menghentikan pengusiran paksa dan penghancuran rumah orang Palestina di Jerusalem Timur. Organisasi dunia itu juga memperingatkan bahwa sebanyak 60.000 orang di sana mungkin menghadapi risiko pengusiran paksa, penghancuran rumah dan kehilangan tempat tinggal.

Pemerintah Israel menghancurkan rumah enam keluarga Palestina--26 orang, termasuk 10 anak kecil--di Jerusalem Timur pada Selasa. Itu membuat jumlah warga yang kehilangan tempat tinggal akibat pengusiran paksa atau penghancuran rumah di wilayah pendudukan Palestina, jadi 600 orang, separuh adalah anak kecil, kata Kantor PBB Urusan Koordinasi Kemanusiaan (OCHA).

Sedikitnya 500 orang lagi telah terpengaruh oleh penghancuran sebagian tempat tinggal atau rumah mereka, kata kantor itu. "Tindakan semacam itu bertolak-belakang dengan hukum internasional dan memiliki dampak negatif serius jangka panjang terhadap masyarakat dan keluarga Palestina," kata OCHA.

"PBB menyampaikan kembali seruannya bagi penghentian segera dan tanpa syarat tindakan semacam itu dan mendesak Negara Israel agar melindungi penduduk sipil di wilayah pendudukan dari pengusiran lebih lanjut."

Israel menduduki wilayah Palestina, termasuk Jerusalem Timur, dalam perang 1967 dan mencaplok Jerusalem Timur dalam tindakan yang tak diakui masyarakat interasnional. Menurut pemerintah Israel, penghancurkan rumah dilankukan terhadap rumah "yang dibangun tanpa izin resmi pembangunan, yang dicapnya tidak sah".

Namun OCHA mengatakan, "Kurangnya perencanaan yang layak ditambah dengan persyaratan ketat pemerintah serta biaya yang tinggi membuat sangat suli bagi penduduk Palestina untuk memperoleh izin semacam itu,"

Alhasil mereka tak memiliki pilihan kecuali membangun 'secara tidak sah' untuk memberi tempat berteduh kepada keluarga mereka. Keluarga Palestina yang pindah ke luar perbatasan kotapraja beresiko kehilangan kartu tanda penduduk Jerusalem mereka, sekaligus kehilangan hak tinggal di dalam dan akses ke kota tersebut."

Menurut perkiraan konservatif, sebanyak 60.000 orang Palestina di Jerusalem Timur mungkin menghadapi resiko penghancuran rumah dan pengusiran paksa. "Banyak lagi orang Palestina menghadapi tekanan yang meningkat untuk meninggalkan kota itu, akibat pembatasan fisik, hukum dan administrasi yang mempengaruhi setipa aspek kehidupan harian mereka," kata OCHA.

Hamas Imbau Rakyat Gaza Tak Ikut Pemilu

By Republika Newsroom
Kamis, 29 Oktober 2009 pukul 13:08:00

GAZA--Menteri Dalam Negeri Palestina dari Faksi Hamas mengimbau rakyat Palestina di Jalur Gaza untuk tidak mengikuti pemilu yang dirancang oleh Presiden Palestina dari Faksi Fatah, Mahmoud Abbas. Ia menyatakan bahwa pemilu tersebut tidak disetujui oleh Hamas dan ilegal.

"Pemerintah di Jalur Gaza menolak rencana pemilu di Jalur Gaza karena rencana tersebut tidak disetujui dan dirancang oleh presiden yang masa kepemimpinannya telah habis," kata Ehab Al-Ghsain, juru bicara kementerian dalam negeri Palestina, seperti dilansir BBC.

Al Jazeera memberitakan, Ghsain mengatakan para pejabat di Gaza telah diinstruksikan untuk tidak bekerja sama dengan Abbas menyelenggarakan pemilu.

"Segala jenis persiapan, komite, dan pengumpulan identitas akan dianggap sebagai tindakan ilegal dan akan kami tindak," katanya.

Ghsain juga mengatakan bahwa Komisi Pemilu (CEC) yang sekarang, yang memiliki lima kantor di Gaza, tidak lagi memiliki wewenang untuk mempersiapkan pemilu sejak faksi-faksi di Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, telah menyetujui membuat sebuah lembaga yang baru untuk menggantikan komisi tersebut.

Meskipun demikian, Salih Rafat, seorang pejabat senior di Organisasi Pembebasan Palestina (PLo), mengatakan kelompoknya masih berharap bisa membujuk Hamas untuk berpartisipasi dalam pemilu tersebut.

"Pemimpin memanggil seluruh negara Arab untuk mendukung Hamas mengikuti pemilihan ini," katanya kepada AFP.

Sebelumnya, Abbas menyatakan akan mengeluarkan dekrit yang menyatakan pemilu presiden dan pemilu parlemen akan diadakan pada 24 Januari, akan tetapi pernyataan yang muncul Rabu (28/10) lalu, mengatakan bahwa Abbas tidak berhak untuk mengeluarkan dekrit tersebut.

Pemilu tersebut diadakan setelah Hamas menolak untuk menandatangani draft pakta rekonsiliasi dengan Fatah, yang sebelumnya direncanakan pada jadwal awal pemilu, yakni 28 Juni 2010. Fatah dan Hamas mulanya menjalankan pemerintahan bersama-sama setelah Hamas memenangkan pemilu 2006 silam. Akan tetapi setelah kebuntuan politik di antara keduanya, pejuang Hamas memaksa Abbas dan pengikutnya keluar dari Jalur Gaza pada 2007.

Abbas sendiri merespons tindakan tersebut dengan meninggalkan pemerintahan gabungan Fatah-Hamas dan membuat Palestina saat ini diatur oleh dua pemerintahan yang terbagi menjadi dua wilayah. Kemudian, Mesir berusaha untuk menjadi penengah untuk menggalang rekonsiliasi antara keduanya.

Tanggal 24 Januari yang ditentukan Abbas merujuk pada masa empat tahun setelah pemilu 2006 yang menghasilkan Dewan Legislatif Palestina. Abbas terpilih menjadi Presiden Palestina pada 9 Januari 2005 silam dengan masa jabatan selama 4 tahun.

Pemerintah Palestina memperpanjang masa jabatannya selama setahun sehingga pemilu presiden dan pemilu parlemen Palestina bisa dilangsungkan bersamaan, sesuai dengan undang undang dasar Palestina. Akan tetapi Hamas menolak perpanjangan masa jabatan Abbas tersebut. Mereka juga tidak mengakui dia lagi sebagai presiden Palestina yang sah. nan/taq

Pemerintah Kuwait Mengutuk Serbuan Israel di Masjid al Aqsha

Kuwait – Infopalestina: Pemerintah Kuwait secara resmi, Selasa (27/10), mengutuk serangan Zionis Israel di masjid al Aqsha. Hal ini dinilai para pengamat sebagai upaya Kuwait memperbaiki hubungan dengan

Palestina dan issu sentralnya, setelah bertahun-tahun lamanya mengalami keterasingan politik dan suasana hubungan tidak nyaman karena sikap PLO dan gerakan Fatah terhadap invasi Irak ke Kuwait, awal tahun sembilan puluhan.

Dewan Menteri Kuwait menyatakan "kekecewaan dan keprihatinan yang mendalam atas kejahatan agresi Israel pada al Haram al Maqdisi". Dewan Menteri Kuwait menyerukan "Dewan Keamanan" segera campur tangan untuk menghentikan serangan berulang-ulang di Masjid Al-Aqsha, penodaan di dalamnya dan serangan terhadap pada jamaah yang tidak bersalah yang terisolasi, serta menangkapi mereka.

Dewan Menteri Kuwait menyerukan agar ada gerakan cepat dari "Dewan Keamanan" untuk "menghentikan aktivitas" permukiman yang terus berlanjut. Mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi rakyat Palestina dari kejahatan terorime terorganisir yang dilakukan Israel terhadap mereka.

Pernyataan Pemerintah Kuwait tersebut disampaikan konferensi pers sebagai bentuk solidaritas pada masjid al-Aqsha dan kota al Quds. Para anggota dewan yang hadir meminta pemerintah Kuwait mengambil sikap praktis di lapangan dan meninggalkan bahasa pengecaman, kutukan dan ancaman. (seto)

Baitawi: Serangan al Aqsha Buka Pintu Jahanam Bagi Penjajah Israel

Gaza – Infopalestina: Syaikh Hamed Baitawi memperingatkan penjajah Zionis Israel yang terus melanjutkan pelanggaran di kota al Quds dan terhadap Masjid al Aqsha. Anggota Dewan Legislatif Palestina dari Gerakan Islam ini menegaskan bahwa hal itu akan membuka pintu jahanam bagi penjajah Israel sendiri, yaitu dengan serangannya terhadap Masjid al Aqsha.

Dia meminta para pejabat di Otoritas Palestina dan Arab serta para pemimpin Muslim untuk menghentikan segala bentuk normalisasi dengan penjajah Zionis, dan berhenti melakukan koordinasi dengan mereka.

Baitawi menyerukan kepada semua bangsa, agar bertindak cepat menentang kejahatan Zionis terhadap masjid al Aqsha. Dia mengatakan, "Satu setengah miliar Muslim tidak akan menerima bisa Zionis Israel merubah masjid al Aqsha menjadi sinagog atau kuil yang mereka klaim."

Baitawi mengecam kejahatan Zionis dan agresinya yang berulang-ulang dan terus-menerus mereka lakukan terhadap masjid al Aqsha. Sekaligus memuji kepada para prajurit (jamaah) yang bersiaga di masjid al Aqsha. (seto)

Kepanikan Hantui Militer Israel Akibat Pekembangan Kemampuan Perlawanan

Jerusalem – Infopalestina: Pasukan penjajah Zionis mengakui bahwa bahan peledak yang digunakan oleh perlawanan Palestina terhadap tentara Israel di sepanjang perbatasan mengalami perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dalam hal kualitas.

Surat kabar Israel "Haaretz" edisi Ahad (25/10) mengatakan, "Peledak yang digunakan oleh perlawanan melawan prajurit Israel sangat mirip dengan peledak yang digunakan oleh perlawanan Afghanistan dan Irak melawan pasukan pendudukan AS dan pasukan multinasional.

Haaretz menyatakan bahwa hal diketahui para pemimpin pasukan pendudukan, melalui pengujian komprehensif yang dilakukan oleh Divisi Teknologi Angkatan Darat di laboratorium khusus Israel. Dari situ diketahui kualitas peledak tersebut. Dari pengujian laboratoriaum pula diketahui bahwa kualitas pemasangan alat peledak telah mengalami pengembangan sangat mencolok. Melalui pengujuan juga diketahui bahwa peledak baru mencakup bahan-bahan yang belum dikenal sebelumnya di Jalur Gaza.

Disebutkan bahwa perlawanan Palestina sejak awak Intifadah Al Aqsha memakai metode pelaksanaan aksi-aksi meledakkan jarak jauh terhadap patroli pasukan pendudukan, yang kebanyakan berpusat di sekitar daerah "Carny" - "Netzarim" dan sekitar pemukiman Kfar Darom.

Militer Israel mengakui bom yang diledakkan jarak jauh dengan remote control terhadap tank-tank dan kendaraan militer Israel lainnya; menyebabkan jatuhnya korban di antara para prajurit dan gangguan terhadap kendaraannya.

Dari hasil aksi-aksi pengeboman yang dilakukan berulang kali di garis persinggungan dan rute patroli pendudukan; telah menghentikan operasi patroli ini dalam skala besar. Untuk itu militer Israel dengan terpaksa menjalankan tank-tank tersebut.

Tampaknya perlawanan Palestina telah mengembangkan alat peledak dengan teknik-teknik baru. Hal ini membuat mereka percaya diri dalam kemampuan mereka untuk membahayakan barisan Zionis. Inilah yang menjelaskan mengapa "Brigade Al-Qassam", sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Hamas, merekam puluhan aksi sedang mereka meledakkan bom dari dari jauh, saat tank-tank Israel lewat.

Peledakan yang dilakukan perlawanan Palestina di Jalur Gaza telah membuat kepanikan di kalangan militer Zionis. Karena dari peledakan ini terungkap adanya perkembangan teknologi secara signifikan dalam kemampuan perlawanan Palestina melaksanakan aksi-aksinya menghadapi melemahnya langkah-langkah keamanan Israel. (seto)

Jerusalem – Infopalestina: Pasukan penjajah Zionis mengakui bahwa bahan peledak yang digunakan oleh perlawanan Palestina terhadap tentara Israel di sepanjang perbatasan mengalami perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dalam hal kualitas.

Surat kabar Israel "Haaretz" edisi Ahad (25/10) mengatakan, "Peledak yang digunakan oleh perlawanan melawan prajurit Israel sangat mirip dengan peledak yang digunakan oleh perlawanan Afghanistan dan Irak melawan pasukan pendudukan AS dan pasukan multinasional.

Haaretz menyatakan bahwa hal diketahui para pemimpin pasukan pendudukan, melalui pengujian komprehensif yang dilakukan oleh Divisi Teknologi Angkatan Darat di laboratorium khusus Israel. Dari situ diketahui kualitas peledak tersebut. Dari pengujian laboratoriaum pula diketahui bahwa kualitas pemasangan alat peledak telah mengalami pengembangan sangat mencolok. Melalui pengujuan juga diketahui bahwa peledak baru mencakup bahan-bahan yang belum dikenal sebelumnya di Jalur Gaza.

Disebutkan bahwa perlawanan Palestina sejak awak Intifadah Al Aqsha memakai metode pelaksanaan aksi-aksi meledakkan jarak jauh terhadap patroli pasukan pendudukan, yang kebanyakan berpusat di sekitar daerah "Carny" - "Netzarim" dan sekitar pemukiman Kfar Darom.

Militer Israel mengakui bom yang diledakkan jarak jauh dengan remote control terhadap tank-tank dan kendaraan militer Israel lainnya; menyebabkan jatuhnya korban di antara para prajurit dan gangguan terhadap kendaraannya.

Dari hasil aksi-aksi pengeboman yang dilakukan berulang kali di garis persinggungan dan rute patroli pendudukan; telah menghentikan operasi patroli ini dalam skala besar. Untuk itu militer Israel dengan terpaksa menjalankan tank-tank tersebut.

Tampaknya perlawanan Palestina telah mengembangkan alat peledak dengan teknik-teknik baru. Hal ini membuat mereka percaya diri dalam kemampuan mereka untuk membahayakan barisan Zionis. Inilah yang menjelaskan mengapa "Brigade Al-Qassam", sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Hamas, merekam puluhan aksi sedang mereka meledakkan bom dari dari jauh, saat tank-tank Israel lewat.

Peledakan yang dilakukan perlawanan Palestina di Jalur Gaza telah membuat kepanikan di kalangan militer Zionis. Karena dari peledakan ini terungkap adanya perkembangan teknologi secara signifikan dalam kemampuan perlawanan Palestina melaksanakan aksi-aksinya menghadapi melemahnya langkah-langkah keamanan Israel. (seto)

Misy’al Minta Arab dan Palestina Cabut Inisiatif Damai Dengan Zionis

Damascus-Infopalestina : Ketua biro politik Hamas, Kholid Misy’al menegaskan, serangan terhadap bagian dari wilayah haram sekitar Al-Quds adalah penyerbuan terhadap Al-Aqsha juga.

Dalam pidatonya di Damascus menyusul penodaan Zionis terhadap Masjid Al-Aqsha, Ahad (25/10) Misy’al menyebutkan, bahaya yang sedang meliputi Palestina saat ini, terkait dengan upaya pemutusan arus listrik, pemadaman cahaya, larangan adzan di Al-Aqsha, penutupan gerbang Al-Aqsha dan larangan kaum musliimin tinggal di dalamnya serta bersiaganya kelompok Zionis di areal al-Haram al-Quds dalam waktu yang lama. Untuk pertama kalinya mereka melakukan kegiatan seperti ini untuk mengukuhkan klaim mereka terhadap Haikal dan untuk menyingkirkan masalah al-Quds dalam proses perundingan Arab-Zionis.

Misy’al menegaskan, Al-Quds bagi kita adalah seluruh wilayah Al-Quds mencakup dinding tembok dan semua pelataranya, bukan hanya yang terdapat di wilayah Abu Dais, ungkapnya. Al-Quds adalah milik kaum muslimin dan masehi. Zionis tidak berhak sama sekali terhadapnya. Ia mengajak bangsa Arab dan Islam untuk keluar melakukan aksi solidaritas terhadap Al-Aqsha.

Kemudian Misy’al meengajak semua pimpinan resmi Palestina dan sejumlah negara Arab untuk menarik semua inisiatif damai Arab dengan Israel, atau minimal menangguhkanya, menyusul sikap Zionis yang terus menodai Al-Quds serta Masjid Al-Aqsha. Secara khusus Misy’al menyerukan para pemimpin Palestina untuk menganulir semua perundinganya dengan Israel. Ia mempertanyakan, hasil yang diperoleh dari sejumlah perundingan dan apa yang didapat Entitas Zionis atas semua perundingan tersebut. Ia menjelaskan, semua pihak yang menyandarkan harapanya kepada perundingan Arab-Israel, sedikitpun tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan sebaliknya hak-hak Islam dan Arab semakin tercerabut. Di sisi lain, negara Zionis semakin kukuh dalam sikapnya.

Kemudian Misy’al menyinggung masalah rekonsiliasi Palestina serta tuduhan sejumlah pihak pada gerakan Hamas. Ia menyatakan, Hamas selalu bersama rekonsiliasi lahir maupun batin. Akan tetapi pihaknya bersama faksi-faksi lain berhak mengungkapkan masalah rekonsiliasi ini dengan bahasa lain, agar rekonsiliasi berjalan baik, bermanfaat dan terbuka untuk dikritik. Sebagaimana terjadi pada kesepakatan Makkah sebelumnya, dimana kelompok Ramallah justru membelot dari perjanjian tersebut.

Sejak awal, Hamas mengetahui bahwa dialog Palestina-Palestina akan mengalami kesulitan khususnya dalam bidang politik yang sepertinya mustahil bisa didekatkan atau terjadi saling kesepahaman. Sebab satu pihak memandang bahwa perlawanan adalah satu-satunya jalan untuk kemerdekaan semantara pihak lain berupaya menghabisi perlawanan. Akan tetapi Hamas berusaha untuk mengenyampingkan masalah ini, demi rakyat Palestina dan berupaya semaksimal mungkin merealisasikan rekonsiliasi walau hanya sementara. Jadi masalah Hamas bukan dengan individu tetapi terkait masalah plat form politik.

Sementara itu, pihak lain menginginkan dengan rekonsiliasi tersebut dapat mengembalikan Gaza pada pangkuanya dan menggelar pemilu yang diragukan transfaransinya, disamping menyusun pimpinan perundingan dengan Israel. Hal ini tentu ditolak Hamas, demikian juga dengan faksi-faksi lainya.

Masalah lain bagi Hamas dan faksi-faksi lainya adalah penanda tanganan kesepakatan seblum segala sesuatunya dijelaskan. Di tegaskan, Hamas dan faksi-faksi lain selalu bersama rekonsiliasi akan tetapi menjadi keharusan untuk meneliti setiap point dalam kesepakatan sebelum ditanda tanganinya. (asy)